Peran pemerintah dalam mengawasi keuangan otonomi khusus Padang menjadi sangat penting untuk memastikan keuangan daerah tersebut berjalan dengan baik dan transparan. Sebagai daerah yang memiliki status otonomi khusus, Padang memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola keuangannya sendiri. Namun, hal ini juga menuntut adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat agar tidak terjadi penyalahgunaan keuangan daerah.

Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pengawasan terhadap keuangan daerah otonom khusus seperti Padang harus dilakukan secara intensif. “Pemerintah harus terus memantau dan mengawasi penggunaan anggaran oleh daerah otonom khusus, termasuk Padang, guna mencegah terjadinya penyelewengan dan korupsi,” ujar Tito Karnavian.

Selain itu, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron juga menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam mengawasi keuangan otonomi khusus. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah harus diutamakan agar tidak terjadi penyelewengan yang merugikan masyarakat. “Pemerintah harus bertindak tegas dan tidak segan-segan melakukan audit mendalam terhadap keuangan daerah otonomi khusus seperti Padang,” ujar Nurul Ghufron.

Pengawasan keuangan otonomi khusus Padang juga mendapat sorotan dari para ahli keuangan. Menurut Dr. Andi Tenri Wahyuni, seorang pakar keuangan daerah, peran pemerintah dalam mengawasi keuangan daerah otonomi khusus sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pembangunan daerah tersebut. “Pemerintah harus memiliki mekanisme yang efektif dalam mengawasi dan mengontrol penggunaan anggaran daerah otonomi khusus seperti Padang agar tidak terjadi penyalahgunaan keuangan yang merugikan masyarakat,” ujar Dr. Andi Tenri Wahyuni.

Dengan demikian, peran pemerintah dalam mengawasi keuangan otonomi khusus Padang tidak dapat dianggap remeh. Pengawasan yang ketat dan transparan harus dilakukan agar keuangan daerah dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.