Pengawasan keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kestabilan keuangan suatu daerah, termasuk dalam Otonomi Khusus Padang. Langkah-langkah praktis untuk memperkuat pengawasan keuangan Otonomi Khusus Padang perlu diterapkan agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik dan efisien.

Salah satu langkah praktis yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan anggaran. Menurut Pakar Keuangan Daerah, Prof. Dr. Andi Irwan, “Monitoring dan evaluasi yang rutin akan membantu mengidentifikasi potensi penyimpangan anggaran dan memastikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tepat.”

Selain itu, penting juga untuk melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada para pengelola keuangan daerah mengenai tata cara pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Menurut Direktur Eksekutif Pusat Studi Keuangan Daerah, Dr. Agus Salim, “Pelatihan dan sosialisasi akan meningkatkan pemahaman para pengelola keuangan daerah dalam mengelola anggaran dengan transparan dan akuntabel.”

Langkah lain yang tidak kalah penting adalah dengan menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya sistem informasi keuangan yang terintegrasi, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah akan menjadi lebih mudah dan efisien. Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Dr. Ir. Ahmad Alamsyah, “Teknologi informasi dapat membantu mempercepat proses pengawasan keuangan daerah sehingga potensi penyimpangan anggaran dapat diminimalisir.”

Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah. Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat, transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah akan terjamin. Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri, “Partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah merupakan salah satu kunci dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan anggaran daerah.”

Dengan menerapkan langkah-langkah praktis seperti monitoring dan evaluasi berkala, pelatihan dan sosialisasi, penerapan teknologi informasi, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah, diharapkan pengawasan keuangan Otonomi Khusus Padang dapat diperkuat dan keuangan daerah dapat dikelola dengan baik dan transparan. Langkah ini merupakan upaya bersama untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang baik dan efisien.